SEMARANG (iPOLICENews) – Secara keseluruhan, output pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jateng selama tahun 2021 sejumlah 6.411 peserta.
Hal itu disampaikan Kepala Balai Diklat (Badiklat) Hukum dan HAM Jateng, Kaswo dalam kegiatan Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2021 Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang berlangsung di ruang Graha Yasonna H. Laoly, Jumat (31/12/2021).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini bertujuan mengajak seluruh pegawai agar mengingat kembali capaian kinerja tahun 2021 dan menjadi bahan evaluasi bersama untuk mempersiapkan kegiatan di tahun 2022.
Kaswo menjelaskan, meski dalam suasana pandemi Covid-19, namun mengharuskan Badiklat Hukum dan HAM Jateng memiliki SDM yang mumpuni dan dukungan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai pelatihan secara jarak jauh.
Pelatihan yang dilaksanakan yakni pelatihan teknis dan pelatihan fungsional, serta kegiatan Kemenkumham Corporate University. “Secara keseluruhan output pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah selama tahun 2021 sejumlah 6.411 peserta,” ungkap Kaswo.
Sementara untuk kegiatan pelatihan teknis yang dilaksanakan antara lain pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar pada Lapas dan Rutan, pelatihan teknis pengawasan keimigrasian, pelatihan teknis untuk pelaksana pada pos pelayanan komunikasi masyarakat, pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan pada Lapas dan Rutan, pelatihan dan ujian sertifikasi pengelola barang dan jasa, pelatihan dasar CPNS, pelatihan muatan teknis substansi lembaga metode e-Learning, dan pelatihan reformasi birokrasi metode e-Learning dengan jumlah output 4.986 orang peserta.
Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah juga mendapatkan mandat dari BPSDM Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pelatihan fungsional analis keimigrasian ahli pertama sebanyak 10 angkatan dengan jumlah output 400 orang peserta.
“Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jateng dalam mendukung Kemenkumham Corporate University, antara lain webinar dengan tema ‘Tumbuhkan Nasionalisme dan Budaya Nilai Pancasila para ASN, pelatihan public speaking, capacity building, training perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta Focus Group Discussion dengan tema ‘Pemajuan Produk Hukum Daerah’,” tuturnya.
Melihat kebutuhan atas pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa, Badiklat Hukum dan HAM Jateng bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengadakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengelola pengadaan barang dan jasa pada bulan April 2021.
“Pelatihan ini menjadi pelatihan pertama yang diselenggarakan secara blended learning. Menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2021, dimana BPSDM Hukum dan HAM selaku penjamin mutu mendelegasikan kepada Badiklat Hukum dan HAM Jateng untuk menyelenggarakan Latsar bagi 1.582 CPNS di lingkungan wilayah kerja meliputi Kanwil Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan metode distance learning,” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, pada 20 April 2021, Badiklat Hukum dan HAM Jateng mengambil langkah strategis dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jateng dengan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, menghadirkan para Widyaiswara dari Kementerian Agama dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, dengan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Jateng pula, Badiklat Hukum dan HAM Jateng mampu memenuhi kebutuhan personil petugas kelas (host) yang terdiri dari para pegawai Kanwil dan Unit Pelaksanana Teknis di Kota Semarang.
Sedangkan pada 29 November 2021, Badiklat Hukum dan HAM Jateng menggelar acara Penandatanganan Nota Kesepakatan ‘Sinergi Program Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah’ antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Asep Kurnia, dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam rangka terselenggaranya Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.
“Kegiatan tersebut serangkaian dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Pemajuan Produk Hukum Daerah’, dengan mengundang Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM antar Lembaga, Dhahana Putra.
Kaswo menambahkan, jika seluruh pencapaian yang dilakukan pada 2021 ini tak lepas dari konsistensi Badiklat Hukum dan HAM Jateng dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja bepredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dikatakan bahwa kinerja yang telah dicapai Badiklat Hukum dan HAM Jateng pada 2021 ini, akan menjadi acuan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 mendatang. “Tentu tetap menjadi target Badiklat Hukum dan HAM Jateng untuk memperoleh predikat WBBM,” tandas Kaswo. (Nn)
