JEPARA (iPOLICE News) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Jepara menetapkan status tanggap darurat. Sebab wabah ini telah menjangkiti 1.398 ekor ternak di 13 kecamatan, sehingga penanganannya diharapkan lebih terintegrasi.
Penetapan status tanggap darurat PMK ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, dalam rapat di ruang Command Center pada Selasa (19/7). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkompimda, Sekda beserta para pejabat teras terkait.
“Sebagai tindak lanjutnya kami sudah mengeluarkan status tanggap darurat PMK di Jepara pada hari ini, Selasa (19/7),” ujarnya.
Sebelum itu, pihaknya juga telah membentuk Satgas PMK yang melibatkan sejumlah instansi. Hal ini guna mengefektifkan penanganan wabah tersebut. Dalam susunan satuan tugas, jajaran Forkompimda menjabat sebagai penasihat.
Lalu untuk ketua diamanatkan kepada Sekda Jepara Edy Sujatmiko. Diharapkan PMK segera dapat dikendalikan, sehingga akan memberikan ketenangan bagi peternak.
“Saya minta satgas bersama-sama masyarakat membantu menanggulangi virus PMK,” kata Pj. Bupati.
Soal dana yang digunakan dalam penanganan wabah ini, Pemkab akan menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp485 juta. Di antara penggunaannya adalah untuk logistik pengobatan bagi ternak.
Terkait kebutuhan obat ternak yang terinfeksi, Ketua Satgas PMK Edy Sujatmiko menyampaikan jika saat ini baru ada 200 dosis. Sementara kebutuhannya sebanyak 2 ribu dosis.
“Kekurangannya nanti akan di-support dari dana BTT,” tuturnya.
Ketua Satgas PMK Jepara Edy Sujatmiko memaparkan lima rencana aksi penanganan penyakit mulut dan kuku. Meliputi penghentian penyebaran virus dengan cara karantina dan pembatasan lalu lintas.
Kemudian, membunuh virus dengan penyemprotan disinfektan di area kandang, pasar hewan, maupun tempat-tempat jagal. Lalu, menghilangkan sumber infeksi, membentuk kekebalan tubuh ternak melalui vaksinasi, serta mengobati ternak terinfeksi. (PS/Diskomimfo)
