TANJUNG BALAI (iPOLICENews) – Personil Satreskrim Polres Tanjungbalai mengamankan DSM (25) warga Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Ia ditangkap atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Penangkapan pria itu, berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/260/VIII/2022/SPKT/Polres Tanjung Balai, Tanggal (8 Agustus 2022). Tersangka DSM dilaporkan ibu korban, Y (40) ke Mapolres Tanjungbalai usai mendengarkan keluhan anaknya, yang mengaku telah dicabuli tersangka di satu kamar di rumah korban pada Minggu (7/8/2022) kemarin.
“Menurut keterangan korban kepada ibunya (pelapor) bahwa sewaktu korban membeli jajan di kedai terlapor, korban diajak ke kamar oleh tersangka lalu membuka pakaian dalam korban, kemudian mencabuli korban. Setelah peristiwa tersebut korban menceritakan kepada ibunya mengeluh sakit pada perutnya, terasa perih di kemaluannya. Ibu korban kemudian membuat laporan ke Polres Tanjungbalai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Kapolres Tanjungbalai AKBP Ahmad Yusuf Afandi, Selasa (9/8).
Polisi yang menerima laporan itu pun langsung memproses kasus tersebut. Petugas yang turut mengamankan DSM melakukan interogasi terhadapnya, benar saja, tersangka mengakui segala detil tindakan bejatnya kepada korban.
“Kemudian pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 18.00 WIB diketahui bahwa keberadaan tersangka DSM di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Kemudian tim opsnal berangkat ke lokasi yang dimaksud sekitar pukul 18:30 WIB tersangka DSM berhasil diamankan dan dilakukan interogasi kepadanya dan Ia mengakui memang benar ada melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban, selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolres Tanjungbalai guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,” terangnya.
Atas perbuatan cabulnya, kata pria dengan melati dua dipundaknya ini, DSM kini harus mendekam di rumah tahanan polisi untuk menunggu proses hukumnya di peradilan, sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
“Tersangka dijerat dengan melanggar Pasal 81 ayat (2) Subs Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,” pungkasnya. (PS/TBNews)







