MANADO (iPOLICENews) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Manado. Salah satu agendanya yaitu melakukan soft launching buku PEN yang bertema: Sejarah Lahirnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Universitas Sam Ratulangi.
Pada kesempatan itu Wamenkeu menjelaskan pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang unprecedented dan extraordinary, yang belum pernah dihadapi oleh Indonesia sejak Republik ini berdiri. Sejak COVID-19 pertama diidentifikasi di Wuhan pada Desember 2019, kemudian WHO mendeklarasikan sebagai Public Health Emergency of International Concern di akhir Januari 2020 dan meningkatkan level menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.
Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 dan terus meningkat secara cepat (1.528 kasus aktif di 32 provinsi pada 31 Maret 2020).
Dengan keterbatasan pengetahuan tentang COVID-19, satu-satunya cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan membatasi pergerakan manusia, yang berdam-pak pada penurunan aktivitas ekonomi.
Penurunan tersebut, baik dari sisi demand maupun sup-ply tentu akan berdampak pada perlambatan ekonomi global maupun nasional dan menurunkan pendapatan negara.
Di sisi lain, ada penambahan belanja negara karena pemerintah perlu me-nangani dampak pandemi dengan berupaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dunia usaha. Konsekuensinya, terjadi pelebaran defisit anggaran serta pen-ingkatan kebutuhan pembiayaan melalui utang.
Selama ini, untuk menjaga kesinambungan fiskal, Indonesia telah mempunyai fiscal rule yang tertuang dalam UU No 17 tahun 2003. Dalam UU tersebut, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% PDB dan rasio utang dibatasi maksimal 60% PDB.
Namun, di masa pandemi, APBN harus fleksibel dan responsif, sehingga Pemerintah harus mencari cara untuk mengiz-inkan defisit melebihi 3% dari PDB, tetapi harus tetap dikelola secara prudent dan bertanggung jawab.
“Kita harus buat perekonomian kalau harus mereda sedikit, mereda tapi tidak boleh mati. Artinya begitu ada kesempatan, itu naik lagi. Jika saat ini hal itu terjadi, itu karena pemerintah memastikan itu bisa hidup lagi. Ini yang kita rekam. Ada 17 bab dalam buku ini, di setiap bab kita tulis soal ekonomi sampai soal sosial begitu juga termasuk masalah kesehatan mental, soal bagaimana cara birokrasi berubah” jelas Wamenkeu di Aula Universitas Sam Ratulangi, Senin (03/10).
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mengadopsi ke-bijakan ekonomi untuk menahan dampaknya. Secara garis besar, terdapat dua dimensi utama di dalam stimulus penanganan Covid-19, yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan dan pengendalian wabah sebagai sumber utama penyebab krisis. Dimensi kedua adalah pe-nanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pada saat yang sama, lembaga penelitian independen secara berkala memantau kondisi sosial ekonomi selama pandemi dan mengevaluasi dampak dari respons kebijakan pemerintah.
Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2021 menginisiasi upaya kolaboratif, yang melibatkan para peneliti dari lembaga yang aktif melakukan monitoring dan evaluasi selama pandemi, untuk mendokumentasikan bagaimana Indonesia selama pandemi tahun 2020-2021.
Akhirnya, 45 talenta yang terdiri dari pembuat kebijakan dan peneliti di bawah kepemimpinan 5 editor menulis buku yang kemudian berjudul “Keeping Indonesia Safe from The Covid-19 Pandemic: Lessons Learnt from The National Economic Recovery Programme”, diterbitkan bersama oleh Kemen-terian Keuangan Republik Indonesia dan The ISEAS Publishing dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura.
“Apa yang sudah terjadi 2,5 tahun terakhir kita berharap tidak terjadi lagi, tapi kita tetap harus belajar dan bersiap. Itu suatu kewajiban. Kita rekam, kita pelajari dan kita siapkan terus Indonesia karena tugas kita adalah untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Anda tidak boleh nggak ngerti apa yang terjadi selama 2,5 tahun terakhir. Moga-moga buku ini menjadi sumbangsih kita kepada negara, kepada masyarakat, kepada masa depan Indonesia.” tutup Wamenkeu. (RS)
Sumber : www.kemenkeu.go.id
