JAKARTA (iPOLICENews) – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah dilaporkan akan bergabung dengan Partai Golkar setelah dicalonkan dan didaftarkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk membicarakan status Gibran.
Hasto menjelaskan bahwa dalam percakapan telepon tersebut, Airlangga mengkonfirmasi bahwa Gibran, yang juga merupakan anak sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah bergabung dengan Golkar.
“Kami telah menerima panggilan telepon dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa Mas Gibran sekarang menjadi anggota Golkar,” kata Hasto setelah membuka Rapat Koordinasi Daerah DPD PDIP NTB di Mataram pada hari Minggu, 5 November 2023.
Hasto juga menegaskan bahwa dengan pernyataan Airlangga tersebut, Gibran dianggap bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P, mengingat ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Di sisi lain, PDI-P telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
“Oleh karena itu, secara otomatis, karena ia mencalonkan diri bersama Prabowo, Gibran tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga PDI-P,” ungkap Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi, calon presiden dan calon wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik.
Dalam hal ini, PDI-P telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Perindo untuk mengusung pasangan Ganjar-Mahfud MD.
Hasto menekankan bahwa seseorang tidak dapat diusung oleh partai politik yang berbeda, karena hal ini dapat mengakibatkan kehilangan status keanggotaan seseorang jika memiliki Kartu Anggota (KTA) ganda, sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.
“Ini juga berlaku dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga dalam pilpres, calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki KTA ganda tidak dapat mencalonkan diri,” tambah Hasto.
Hasto menyatakan bahwa secara etika, Gibran sudah memenuhi kewajiban pengunduran diri dengan meminta izin kepada Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan mengembalikan KTA-nya kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Surakarta.
“Ia sudah memenuhi kewajiban tersebut dengan cara meminta izin kepada Mbak Puan. Ini menunjukkan bahwa ia telah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dengan Partai Gerindra dan Golkar,” ungkap Hasto.
Hasto juga mengungkapkan bahwa Gibran telah mengembalikan KTA-nya ke DPC PDI-P Kota Surakarta, meskipun ia tidak merinci tanggal pastinya.
“Jadi, masalah ini telah selesai oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, karena Mas Gibran menerima KTA dari DPC Kota Surakarta, sehingga ia tidak lagi menjadi anggota PDI Perjuangan karena ia telah mengundurkan diri,” kata Hasto di Denpasar, Bali, pada hari Sabtu, 4 November 2023.
