JAKARTA (iPOLICENews) – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong usulan kenaikan biaya haji untuk tahun 2024 dibandingkan dengan biaya haji tahun 2023. Usulan tersebut sebelumnya diajukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, yang menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 105 juta, naik dari Rp 90 juta pada tahun 2023.
Hilman menjelaskan bahwa peningkatan biaya haji untuk tahun 2024 terpaksa diusulkan, salah satunya karena adanya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
“Pada tahun 2023, biaya haji disepakati dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 15.150 dan 1 SAR sebesar Rp 4.040. Sedangkan usulan Biaya Haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,” ujar Hilman dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 14 November 2023.
Selisih kurs ini, lanjut Hilman, mengakibatkan kenaikan biaya layanan yang tidak dapat dihindari. Kenaikan biaya layanan ini tercermin dalam tiga jenis.
Pertama, layanan yang memiliki harga tetap atau sama dengan tahun 2023. Namun, kenaikan dalam usulan BPIH 2024 terjadi karena perbedaan kurs.
“Contohnya, transportasi bus salawat. Kami mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus salawat tahun ini sama dengan 2023, sebesar SAR146. Tapi asumsi nilai kursnya berbeda. Sehingga ada kenaikan dalam usulan,” tambahnya.
