SRAGEN (iPOLICENews) – Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gebang, Kecamatan Masaran, Sragen kembali menjadi sorotan masyarakat karena di duga ada dana sebesar Rp 309.584.000 yang belum ada laporan pemanfaatannya.
Tim Pemerhati Pembangunan Desa ( TPPD ) Wilayah Solo Raya yang hendak meminta klarifikasi terkait alokasi Dana Desa (DD) pada pekan lalu justru disambut dengan sikap tertutup dan pengambilan gambar pribadi tanpa izin.
Berdasarkan telaah dokumen TPPD, alokasi DD Gebang tahun 2018 hingga 2025, total penyertaan modal desa ke BUMDes mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp309.584.000. Namun, hingga tahun 2025, belum ada laporan yang jelas mengenai dampak ekonomi dari suntikan dana sebesar itu terhadap warga. Sehingga diduga anggaran sebesar Rp309 Juta di BUMDes Gebang itu mengendap.
Alokasi dana kepada BUMDes Gebang mengalami pasang surut. Pada tahun 2018, desa mengucurkan dana sebesar Rp150 juta untuk penyertaan modal. Angka ini kemudian melonjak signifikan di tahun 2025 dengan pagu Rp126,98 juta . Meski BUMDes Gebang mengklaim sebagai salah satu dari sedikit BUMDes di Kabupaten Sragen yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), status ini justru menjadi pertanyaan besar bagi para aktivis.
“Legalitas itu penting, tapi yang lebih penting adalah akuntabilitas dan dampak ekonominya,” ujar Djoni Sugara, perwakilan tim aktivis, Sabtu (13/06/2026).
“Kami hanya ingin memastikan apakah uang negara Rp309 juta yang sudah masuk ke BUMDes selama 7 tahun terakhir ini benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi warga, atau malah mengendap sia-sia, ” lanjutnya.
Dalam struktur pengelolaan BUMDes, Kepala Desa berperan sebagai penasihat yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melindungi usaha desa dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan merugikan.
Insiden pengambikan foto tanoa ijin terjadi ketika tim aktivis melakukan konfirmasi ke Kediaman Kepala Desa Gebang dan Kepala Desa justru mengarahkan tim untuk “konfirmasi saja ke pengurus BUMDes”, ucapnya.
Saat tim bertemu dengan Eni, Bendahara BUMDes di kantor desa pada Senin (15/6/2026), untuk klarifikasi, Eni mengaku tidak berani menunjukkan bukti transfer dana desa ke rekening BUMDes tanpa arahan dari ketua BUMDes.
Eni sempat sebut bahwa, BUMDes sudah transparan karena sudah mengumumkan semuanya dan itu sudah dipasangi MMT di depan kantor , namun faktanya tidak ditemukan adanya mmt yang terpasang di depan kantor BUMdes.
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, tampaknya Eni sengaja mengambil gambar tim aktivis tanpa izin denganmenggunakan ponselnya, dan selanjutnya terjadi human eror karena foto tersebut justru di kirim ke ponsel tim aktifis dan hal ini membuat tim tersinggung karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap upaya kontrol sosial.
“Kami tidak terima. Tim Kami datang untuk mengawal dana desa, bukan untuk dicurigai sebagai musuh. Memotret orang tanpa izin dan berpotensi menyebarkannya adalah pelanggaran privasi dan berpotensi melanggar UU ITE,” ungkap Djoni.
Tindakan memotret orang lain tanpa izin, terutama jika foto tersebut disebarluaskan, memang memiliki ranah hukum yang jelas. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana .
Meski begitu, dalam implementasinya, aturan ini bersifat delik aduan. Artinya, tim aktivis harus melapor sendiri jika merasa dirugikan oleh tindakan perekaman dan potensi penyebaran foto tersebut .
Dari informasi yang diperoleh ada beberapa item yang perlu menjadi prioritas monitoring publik, antara lain:
1. Penyertaan Modal BUMDes (Rp126.984.000): Audit laporan penggunaan dana dan keaktifan usaha BUMDes.
2. Keadaan Mendesak (Rp136.800.000): Dana besar yang disiapkan tanpa dasar hukum status darurat yang jelas.
3. Duplikasi Anggaran: Item “Operasional Pemerintah” dan “Pemetaan Kemiskinan” yang dianggarkan dua kali.
( Hotman / IPN )
This Post Has 2 Comments