Jepara (iPOLICENews) – Ida Zubaidah, S.Pd., Kepala Sekolah SDN Demaan Jepara kepada awak media, Senin (03/08/2026) di ruang kantornya memberikan keterangan bahwa Dia telah menjadi korban Trial By The Press oleh Oknum yang mengaku wartawan dari media online.
Ida Zubaidah, yang diberitakan sebagai narasumber memberikan tanggapan terhadap pemberitaan tersebut.
“Saya mempunyai Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang termaktub di Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 12,” katanya.
Ida Zubaidah sebut akan mengambil langkah prosedural.
“Saya merencanakan akan mengambil langkah melaporkan ke Dewan Pers terkait produk jurnalistik yang melanggar kode etik oleh oknum yang mengaku wartawan atas pemberitaan yang berjudul : *Kepala Sekolah SD Negeri Demaan Jepara Diduga Bisa Terjerat Sanksi* Hukum yang dimuat di salah satu media online yang terbit pada hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus 2026,” terangnya.
Barang bukti yang disiapkan oleh Ida Zubaidah berupa cetakan atau print dari publikasi media online tersebut.
” Sehubungan dengan pemberitaan berjudul “Kepala Sekolah SD Negeri Demaan Jepara Diduga Bisa Terjerat Sanksi Hukum”, kami selaku Kepala SD Negeri Demaan Kabupaten Jepara menyampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi, ” lanjutnya.
Permasalahan ini muncul diawali dengan kedatangan salah satu oknum mengaku wartawan yang datang ke SD Negeri Demaan untuk meminta konfirmasi terkait iuran oleh Komite Sekolah SDN Demaan Jepara sebesar Rp20.000 dan waktu itu pihak sekolah menerima kedatangan tersebut dengan baik, mempersilakan tamu memasuki ruang kepala sekolah, serta mengisi buku tamu.
Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah juga meminta agar tamu menunjukkan identitas profesi yang digunakan dalam menjalankan tugas Permintaan ini merupakan bagian dari prosedur administrasi dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menerima setiap tamu.
Pada saat permintaan konfirmasi tersebut sebagian guru yang terkait secara langsung dalam mekanisme dana sosial sedang melaksanakan tugas kedinasan di Kota Semarang.makab pihak sekolah telah mempersilakan awak media untuk kembali pada hari berikutnya agar seluruh guru yang terkait dapat hadir, sehingga penjelasan yang diberikan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak sekolah menyayangkan bahwa sebelum kesempatan konfirmasi lanjutan sebagaimana telah disepakati dapat terlaksana, berita telah terlebih dahulu dipublikasikan.
Mengenai Penggunaan Istilah yang Bersifat Menghakimi
Pemberitaan memuat sejumlah istilah dan kesimpulan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Kepala SD Negeri Demaan telah melakukan pelanggaran hukum, menghalangi tugas jurnalistik, melakukan intimidasi, bahkan berpotensi dipidana.
Oleh karena itu, penyajian kesimpulan hukum yang masih bersifat dugaan seharusnya tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah serta membedakan secara tegas antara fakta, dugaan, opini, dan interpretasi.
Demikian pula penggunaan istilah “komite sekolah siluman” merupakan istilah yang sangat serius dan berpotensi merusak nama baik pihak tertentu apabila tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan resmi atau fakta yang telah diverifikasi secara memadai.
Pemberitaan tersebut juga menampilkan kartu pembayaran dana sosial sebesar Rp 20.000. Pihak sekolah tidak pernah memberikan persetujuan untuk mempublikasikan dokumen tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah mempertanyakan mekanisme perolehan dokumen tersebut.
Mengenai Transparansi Dana Sosial
Pihak sekolah tidak pernah menolak untuk memberikan penjelasan terkait dana sosial. Yang terjadi adalah pihak sekolah menghendaki agar penjelasan disampaikan secara lengkap dengan melibatkan guru-guru yang mengetahui proses pembentukan, pengelolaan, dan penggunaan dana tersebut, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
(Sus/IPN)
