Jepara (iPOLICENews) — Proyek peningkatan jalan rabat beton ruas Daren–BTS Kudus, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, semakin memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dan kemungkinan adanya ketidaksesuaian mutu konstruksi. Proyek bersumber APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2.552.389.140 dilaporkan mengalami keretakan dan kerusakan badan beton, padahal pekerjaan baru berjalan kurang dari dua bulan dan masih dalam masa pelaksanaan. (12/8/2026)
Berdasarkan data pada papan informasi proyek, masa pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender, terhitung mulai 26 Mei 2026 dengan target selesai pada 22 September 2026. Pelaksana pekerjaan adalah CV Berlian Mandalika, sedangkan pengawasan teknis pekerjaan berada di bawah tanggung jawab DPUPR Kabupaten Jepara. Ruang lingkup pekerjaan mencakup perkerasan beton semen dengan spesifikasi mutu FS 45 MPa volume sekitar 845 m³, saluran U tipe DS 2 sepanjang ±106,8 meter, serta gorong‑gorong ukuran 60×60 cm sepanjang 4 meter.
Hasil pantauan lapangan pada tanggal 1 Agustus dan 8 Agustus 2026 telah ditemukan keretakan di sejumlah titik yang memanjang pada permukaan beton, sebagian retakan bahkan tampak tembus ke bagian bawah konstruksi. Dokumentasi bertanggal 8 Agustus pukul 09.32 WIB telah memperlihatkan celah retakan yang cukup jelas dan lebar pada badan jalan.
Pihak pelaksana sebelumnya menyebutkan keretakan diduga akibat benturan kendaraan tronton serta jeda pengiriman beton saat pelaksanaan. Namun hingga saat ini, penjelasan tersebut belum dapat diverifikasi kebenarannya karena tidak disertai bukti kronologi kejadian, dokumentasi pendukung, maupun catatan resmi dari laporan pengawasan.
Tim ivestugasi yang meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana CV Berlian Mandalika, konsultan pengawas, serta DPUPR Kabupaten Jepara sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.
Sesuai prinsip cover both sides dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tim investigasi telah mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi, namun belum ada jawaban dari pihak terkait. Apa penyebab teknis pasti terjadinya keretakan pada badan beton? Apakah beton yang digunakan memenuhi spesifikasi FS 45 MPa dan tersedia hasil uji laboratorium? Berapa ketebalan aktual beton di titik yang retak dan apakah sesuai gambar kerja?
Apakah ada laporan resmi dan bukti pendukung terkait peristiwa benturan tronton yang disebutkan? Apakah kerusakan sudah tercatat dalam laporan pengawasan pekerjaan? Langkah perbaikan apa yang akan diambil? Apakah bagian rusak akan dibongkar dan dicor ulang atau hanya ditambal? Siapa pihak yang menanggung seluruh biaya perbaikan? Bagaimana mekanisme pengawasan selanjutnya agar kerusakan tidak meluas? Apakah pekerjaan yang sudah retak sebelum masa pelaksanaan selesai tetap dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis?
Tidak adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait ditambah temuan kerusakan di usia yang sangat muda merupakan tanda peringatan yang perlu adanya pemeriksaan teknis menyeluruh.
Apabila kerusakan terbukti akibat faktor eksternal, maka pihak terkait tentu dapat menunjukkan bukti kronologi secara transparan. Sebaliknya, jika kerusakan muncul akibat kesalahan pelaksanaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, maka perbaikan harus dilakukan sepenuhnya oleh pihak pelaksana tanpa membebani anggaran tambahan dari masyarakat.
Tim investigasi tetap membuka ruang seluas‑luasnya bagi CV Berlian Mandalika, konsultan pengawas, maupun DPUPR Kabupaten Jepara untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan ini.
(Sus/IPN)
