KENDAL (iPOLICENews) – Kebenaran aparat Pemerintah Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal akhirnya terungkap secara terang benderang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal resmi menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset desa setelah penyelidikan maraton selama dua tahun dua bulan.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kasubsi Intelijen Kejari Kendal, Muhammad Hakam Hamada, S.H., M.H., kepada Forum Aspirasi Masyarakat Desa (FASMD) Nolokerto selaku pelapor, dalam pertemuan resmi di Kantor Kejari Kendal, Jumat (9/10/2026).
Dengan keputusan ini, isu miring yang sempat menyudutkan aparat Desa Nolokerto terbantahkan. Aparat desa dinyatakan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
*Dua Alasan Kuat Kejari Hentikan Kasus*
Hakam Hamada memaparkan dua alasan yuridis yang menjadi dasar penghentian kasus.
Pertama, proses tukar-menukar atau tukar guling tanah kas desa yang menjadi objek laporan belum selesai secara administrasi. Salah satu syarat mutlak, yakni izin tukar-menukar dari Bupati Kendal, belum pernah terbit. Secara hukum, proses belum final sehingga tidak dapat dikategorikan menimbulkan kerugian keuangan negara.
Kedua, terkait objek yang paling ramai dipersoalkan warga, yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 74, tim penyelidik tidak menemukan bukti pendukung yang memadai. Tidak ada bukti kuat yang menyatakan tanah tersebut merupakan aset sah milik Pemerintah Desa Nolokerto.
“Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis yuridis, terdapat peristiwa yang mengandung dugaan tindak pidana, tetapi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi,” tegas Hakam dalam keterangan tertulisnya.
*Bukti Aparat Desa Bekerja Sesuai Prosedur*
Selama proses penyelidikan sejak tahun 2021, Kejari Kendal telah bekerja secara profesional dan objektif. Tim penyelidik telah meminta keterangan sejumlah pihak, mulai dari perangkat desa, warga, hingga menelusuri dokumen riwayat kepemilikan tanah dan pencatatan aset desa.
Fakta bahwa proses tukar guling belum mendapat izin bupati justru membuktikan aparat desa sangat berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengelola aset. Aparat desa tidak melakukan transaksi di bawah tangan yang merugikan desa.
Dengan dihentikannya perkara ini ke tahap penyidikan korupsi, nama baik Pemerintah Desa Nolokerto yang sempat tercoreng akibat laporan sepihak kini telah pulih sepenuhnya.
- Kejari Kendal menegaskan, meski dihentikan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan membuka kembali kasus jika ditemukan bukti baru yang sah. Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun bukti yang menyatakan aparat Desa Nolokerto melakukan korupsi.
( JUNI S /IPN )
