JEPARA (iPOLICENews) – Jepara 17 Agustus 2025 – Polemik seputar kepemilikan lahan Musholla dan TPQ “Jrakah Wangi Al-Barokah” di Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, semakin memanas setelah pengurus musholla melayangkan surat tuntutan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 00039 seluas 3.069 m² oleh Pemerintah Desa Guyangan, tertanggal 19 Desember 2023.
Surat tuntutan bertanggal 7 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Supriyono (Ketua) dan Luthfi Rohman (Sekretaris), beredar luas di masyarakat melalui pesan WhatsApp dan menjadi perhatian publik.
Tuntutan Pengurus Musholla
Dalam surat bernomor 05/ADM/MJWA/VIII/2025, pengurus Musholla “Jrakah Wangi Al-Barokah” menuntut kepada Ridwan, Petinggi Desa Guyangan, beberapa poin penting:
1. Pertanggungjawaban atas pengambilalihan secara sepihak atas lahan yang telah digunakan untuk musholla dan TPQ selama lebih dari 20 tahun.
2. Penolakan terhadap penyertifikatan sepihak oleh Pemdes Guyangan pada tahun 2023.
3. Tuntutan agar sertifikat dikembalikan sesuai peruntukan awal demi kemaslahatan umat.
4. Penolakan rencana pembangunan kios di depan musholla dan TPQ karena berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan dan ibadah.
Respons Pemdes dan Hasil Musdes
Menanggapi hal ini, Pemdes Guyangan menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pada Jum’at, 15 Agustus 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemdes, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat dan agama, serta diakhiri dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ridwan (Petinggi Desa) dan Purwanto (Ketua BPD). Dalam berita acara, disampaikan bahwa:
1. Tanah tersebut merupakan tanah negara yang sudah diasetkan dan bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemdes Guyangan.
2. Pemdes tidak memiliki niat merubuhkan Musholla “Jrakah Wangi Al-Barokah”.
3. Telah dibangun gedung PAUD yang dapat difungsikan untuk TPQ.
4. Ruko yang direncanakan akan dibangun berada di bekas bangunan TPQ/TK/RA dan sebagian dari Musholla.
Surat Keberatan kepada BPN Jepara
Sebelumnya, pada 12 Agustus 2025, pengurus Musholla dan TPQ juga telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Jepara terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 00039. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa:
Lahan tersebut telah digunakan selama hampir 30 tahun oleh warga untuk keperluan ibadah dan pendidikan agama.
Proses penerbitan sertifikat diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi karena hanya memakan waktu 5 hari dari tanggal pendaftaran (14 Desember 2023) hingga penerbitan (19 Desember 2023), padahal sesuai Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengumuman data fisik dan yuridis harus dilakukan selama 14 hari.
Kajian Hukum dan Dugaan Cacat Administrasi
Seorang pengacara senior di Jepara yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa penerbitan sertifikat ini diduga cacat hukum administratif dan/atau cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam tahapan pengumuman dan publikasi data fisik dan yuridis.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, pengumuman data harus dilakukan selama 14 hari kalender. Fakta bahwa sertifikat diterbitkan dalam waktu hanya 5 hari menunjukkan adanya potensi pelanggaran prosedural.
Pengurus Musholla meminta:
1. Pemeriksaan ulang atas proses penerbitan oleh BPN Jepara.
2. Penangguhan pemberlakuan sertifikat hingga penyelesaian keberatan.
3. Pembatalan sertifikat jika terbukti cacat administrasi.
Langkah Hukum yang Akan Ditempuh
Pengurus Musholla “Jrakah Wangi Al-Barokah” berencana menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Berdasarkan aturan ini, gugatan pembatalan sertifikat dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak diterbitkannya keputusan.
Jika jangka waktu tersebut terlewat, maka proses pembatalan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri.
Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Merujuk pada Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016, penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, pengurus Musholla berharap BPN Jepara, atau jika perlu, Kanwil BPN atau Menteri ATR/BPN, dapat mengeluarkan salah satu dari keputusan berikut: Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifikat, Perubahan Data pada Sertifikat, dan Surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.
Klarifikasi Pihak Pemdes
Ridwan, Petinggi Desa Guyangan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (16/8/2025) menyatakan bahwa proses sertifikasi dilakukan melalui program PTSL dan sah menurut hukum. Ia menegaskan bahwa tidak ada niatan menggusur musholla dan pembangunan ruko direncanakan di belakang area musholla dan TPQ.
Namun, berdasarkan rekaman video saat Musdes berlangsung, Edy Marwoto, Kepala Dinsospermasdes Jepara yang hadir mewakili Bupati, menyatakan bahwa masalah belum selesai dan mengembalikan penyelesaiannya kepada Pemdes Guyangan dan pihak-pihak terkait.
Penutup
Persoalan sertifikat tanah di Desa Guyangan ini menjadi sorotan serius karena menyangkut aset publik yang telah lama digunakan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum dalam menyelesaikan konflik ini secara adil dan berkeadilan.
(redtim/Jepara)
