JEPARA (iPOLICENews) – Dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencuat di Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Sebidang tanah negara seluas kurang lebih 26.079 meter persegi yang tercatat sebagai BMN milik Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga telah dimanfaatkan dan dikuasai tanpa mekanisme hukum yang sah.
Tanah tersebut berada dalam penguasaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Wilayah Sungai Jratunseluna, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Namun, di atas lahan negara itu kini berdiri berbagai bangunan permanen, antara lain Tower BTS, Balai Desa Gedangan, Terminal Gedangan, GOR Sepak Takraw, lapangan sepak bola, deretan ruko dan bangunan usaha, Tugu Macan Kurung Welahan, hingga SPBU 44.594.29.
Persoalan ini dibahas dalam forum bedah kasus yang digelar pada Minggu (14/12/2025) di Kelurahan Bapangan. Kegiatan tersebut dipandu oleh Adv. Tarto Widodo, SE., SH., MH & Partners, didampingi Dr. Djoko Tjahyo Purnomo, A.Pi., S.H., M.M., M.H., serta dihadiri perwakilan warga Desa Gedangan, Edy Santoso alias Mbah San dari DPC LPHI Jepara, dan Azhari dari LSM Central Java Police Watch (CJPW).
Dalam forum tersebut, tim hukum mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah BMN tersebut diduga tidak pernah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juncto PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD.
“Secara hukum, Kementerian PUPR dan BBWS hanya berstatus sebagai Pengguna Barang, bukan pemilik. Setiap bentuk pemanfaatan oleh pihak lain wajib melalui skema resmi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Jika tidak, maka itu merupakan penguasaan BMN tanpa hak,” tegas Dr. Djoko Tjahyo Purnomo.
Isu semakin kompleks setelah muncul informasi bahwa sebagian lahan BMN tersebut telah dikapling dan diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masa berlaku hingga tahun 2035. Tim hukum menilai penerbitan HGB di atas tanah BMN bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali melalui mekanisme pemanfaatan BMN yang sah dan disertai persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
“Apabila HGB diterbitkan tanpa prosedur tersebut, maka sertipikatnya cacat administrasi dan berpotensi batal demi hukum,” ungkap pihak pendamping hukum.
Kasus ini mencuat ke publik setelah empat warga Desa Gedangan, yakni Nuf’an Noor Mariyanto, Agung Budiyono, Sutriman, dan Riyanto, memberikan kuasa hukum untuk pendampingan terkait keberadaan Tower BTS milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Mitratel (PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk). Keempatnya merupakan warga yang berada di wilayah Ring 1 dan Ring 2 tower.
Keberadaan tower tersebut dinilai menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan yang lebih luas, yakni dugaan alih fungsi dan penguasaan tanah negara secara sistematis.
Tim hukum juga menyoroti Keputusan Menteri PUPR Nomor 387/KPTS/M/2025 yang kerap dijadikan rujukan. Menurut mereka, keputusan tersebut bersifat administratif internal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengalihkan, menghibahkan, atau melegalkan pemanfaatan BMN oleh pemerintah desa maupun pihak swasta.
“Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keputusan menteri tidak boleh melampaui undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena itu, Kepmen tersebut tidak bisa dijadikan tameng pembenaran,” tegasnya.
Apabila dugaan pemanfaatan tanah BMN tanpa izin ini terbukti, maka berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius, antara lain pelanggaran administratif berupa pembatalan izin dan hak atas tanah, penertiban aset negara, hingga gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.
Lebih jauh, perbuatan tersebut juga dapat masuk ranah pidana, termasuk tindak pidana korupsi apabila terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara atau dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan.
Secara eksplisit, dugaan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
Pemanfaatan BMN tanpa persetujuan Menteri Keuangan dinilai berpotensi menghilangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik berupa sewa, kontribusi tetap, maupun bagi hasil yang seharusnya masuk ke Kas Umum Negara.
Dengan demikian, selain penertiban administratif, perkara ini berpotensi menjadi objek penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan lokal, melainkan ujian serius terhadap komitmen negara dalam menjaga dan menertibkan aset negara dari penguasaan tanpa hak. (sus/IPN)
