JAKARTA (iPOLICENews) – Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta unsur masyarakat dikerahkan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi karhutla sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Presiden juga telah menginstruksikan seluruh unsur terkait agar bekerja sama dalam mengendalikan kebakaran.
“Kami kan sedang melaksanakan berbagai macam pantauan. Yang jelas ini menjadi kajian untuk mengambil langkah yang terbaik. Tapi, yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian Karhutla,” kata Sigit kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Minggu (11/10/2026).
Menurut Sigit, upaya penanggulangan dilakukan melalui sejumlah pendekatan, mulai dari pemadaman langsung di lokasi kebakaran hingga pemanfaatan dukungan udara. Pemerintah juga memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, edukasi mengenai pencegahan kebakaran, serta evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan.
“Lengkap. Mulai dari Satgas udara, Satgas darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah turut mendorong penguatan kelembagaan yang menangani restorasi gambut. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran, khususnya di kawasan gambut yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran berulang.
“Termasuk bagaimana mempersiapkan Badan Restorasi Gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar Karhutla betul-betul bisa diminimalkan,” sambungnya.
BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Di sisi lain, asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dilaporkan di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat langkah penanganan dengan memanfaatkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca direncanakan berlangsung selama satu bulan ke depan sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pemadaman karhutla.
“Selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan dukungan pemadaman termasuk Operasi Modifikasi Cuaca,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan saat itu, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada minggu ketiga Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November 2026.
Perkiraan cuaca tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi penanganan kebakaran. Operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu memicu hujan di wilayah yang memenuhi persyaratan meteorologis, sehingga kondisi lahan menjadi lebih lembap dan proses pemadaman dapat terbantu.
Meski demikian, efektivitas operasi tersebut bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang sesuai. Karena itu, pelaksanaannya tetap memerlukan pemantauan dan koordinasi dengan BMKG serta instansi terkait.
Pencegahan Jangka Panjang Jadi Perhatian
Penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan kebakaran, pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, edukasi masyarakat, serta pemulihan ekosistem gambut menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Kawasan gambut yang mengering dapat menyimpan api di bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman berpotensi berlangsung lebih lama. Oleh sebab itu, upaya pembasahan lahan, pemantauan titik panas, dan penanganan dini perlu berjalan beriringan dengan operasi pemadaman di lapangan.
Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai kualitas udara tersampaikan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Apabila asap pekat terjadi, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengendalikan karhutla. Selain menyelamatkan kawasan hutan dan lahan, langkah tersebut juga diperlukan untuk mengurangi dampak kesehatan, gangguan aktivitas ekonomi, serta pencemaran udara lintas wilayah.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada 11 Oktober 2026, pemerintah masih mengintensifkan pemadaman melalui satuan tugas darat dan udara, sementara BNPB merencanakan dukungan operasi modifikasi cuaca selama satu bulan. Perkembangan terbaru mengenai luas kebakaran, jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, dan realisasi operasi modifikasi cuaca belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia dalam bahan pemberitaan ini.
(Redaksi)
